29 Maret 2018

author photo
Terasbangsa.com-Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kutai Timur menggelar aksi menentang hasil Revisi Undang – undang MD3 pada Selasa (27/2/2018). Undang-undang tersebut dinilai tidak pantas untuk disahkan karena menciderai demokrasi. Aksi yang digelar di Jalan Yos Sudarso simpang 3 Pendidikan tersebut diikuti oleh sekira 65 anggota PMII. Dilokasi tersebut, para petinggi maupun anggota PMII Kutai Timur menyampaikan orasinya secara bergantian. Dalam salah satu orasinya, Sekretaris Umum PMII Kutai Timur menyampaikan bahwa mahasiswa bersama rakyat menolak tegas revisi UU MD3. “hari ini adalah bukti dari pengaktualisasian PMII, sekaligus bukti dari peran mahasiswa sebagai agent of change, mahasiswa bersama rakyat menolak tegas revisi UU MD3 yang mengkebiri demokrasi. Dengan UU MD3 ini, kami nilai hanya sebagai dalih agar DPR dapat menjadi lembaga yang anti kritik. “ Ujar Zul sapaan akrabnya.

Aksi kemudian kembali dilanjutkan dengan pertunjukan teaterikal. Teaterikal yang dimainkan apik oleh mahasiswa ini menceritakan sindiran sekaligus cerminan kejadian apabila UU MD3 ini diberlakukan. Di mana penangkapan terhadap rakyat-rakyat yang dinilai mengkritik DPR akan mudah dilakukan dan tentunya akan berakhir dengan penahan.

Setelah sekira satu jam, peserta aksi kemudian menuju kantor DPRD Kutai Timur. Tepat pukul 10:30 wita tiba di kantor DPRD dan langsung di sambut oleh barisan Polisi dan Satuan Pamong Praja yang bertugas memberi pengamanan. Di depan pintu masuk, peserta aksi menyuarakan penolakan mereka terhadap Revisi UU MD3. “ Kami PMII bersama rakyat rakyat menolak keras UU MD3 ini yang terdiri dari 3 pasal yaitu pasal 122, pasal pasal 254, dan pasal 73, yang keseluruhannya hanyalah menjadikan DPR kian tak tersentuh, ujar Ketua Umum PMII.

Selang setengah jam berlalu, wakil Ketua DPRD,Yulianus Palangiran, dan Sekrearis Dewan, Suroto, keluar menemui mahasiswa dan mempersilahkan seluruh mahasiswa ke ruangan DPRD untuk berdialog. Dalam ruangan tersebut, peserta aksi disambut Ketua DPR Mahyunadi. Dalam kesempatan tersebut, peserta aksi menyodorkan Pakta Integritas yang terdiri dari 5 poin, di mana poin utama adalah bahwa PMII mendesak DPRD Kutai Timur untuk bersepakat menolak revisi UU MD3 yang dinilai mencederai Demokrasi.

Menanggapi hal tersebut, Mahyunadi selaku ketua DPRD Kutim menyatakan setuju terhadap penolakan UU MD3 ini. Lebih lanjut ia menambahkan bahwa undang-undang ini tidak relevan, maka dari itu DPRD bersepakat menyuarakan penolakan terhadap UU MD3 ini.

Hearing sekaligus dialog kemudian diakhiri dengan penanda tanganan Pakta Integritas oleh Ketua Umum PMII Kutai Timur dan DPRD Kutai Timur sebagai bentuk dari penolakan keras terhadap revisi UU MD3 ini. ***mchtr

This post have 0 komentar


EmoticonEmoticon

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement