7 April 2018

author photo
Oleh: Mukhtar Pengurus Kajian Studi Pendidikan STAI Sangatta Kutai Timur

Momen-momen menegangkan, mungkin itu ungkapan untuk pemburu perguruan tinggi (PT) yang sebentar lagi menghadapi ujian. Terutama agar dapat nilai bagus, melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Di ujung tahun ajaran yang sebentar lagi tiba, para pelajar, khususnya tingkat SMA, SMK/sederajat sibuk dengan berbagai agenda, mulai persiapan ujian hingga memilih perguruan tinggi sesuai keinginan.
Di samping isu masuk perguruan tinggi mudah asalkan ada uang, masyarakat juga dipusingkan nilai yang harus memenuhi standar, serta biaya pendidikan semakin tinggi. Lantas yang menjadi pertanyaan, ke mana orang dengan nilai pas-pasan harus melangkah? Dapatkah mereka menginjakkan kaki di tingkat pendidikan lebih tinggi?

Memang komitmen pemerintah saat ini lebih serius mengatasi persoalan pendidikan. Salah satunya melaksanakan amanah pasal 31 ayat 4 UUD 1945 dan pasal 49 UU Sisidiknas, yakni mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD. Selain itu, memberikan beasiswa bagi yang pintar, tidak mampu sekaligus menggratiskan biaya SPP untuk tingkat sekolah dasar sampai menegah atas. Namun, usaha pemerintah belum diimbangi untuk mengatasi persoalan pemerataan pendidikan yang menjadi amanah UUD ‘45. Di situ jelas dinyatakan, setiap orang berhak menerima pendidikan yang layak. Melihat fenomena yang ada, jelas pemerintah belum sepenuhnya sampai pada usaha serius dalam pengentasan pendidikan.

Menurut penulis, masalah pendidikan di Indonesia cukup kompleks, mulai persoalan pelecehan seksual di lembaga pendidikan, kenakalan remaja yang melibatkan para pelajar, mahalnya biaya pendidikan, sarana, hingga prasarana pendidikan belum memadai, pembangunan infrastruktur tidak merata. Pemerataan hak pendidikan bagi semua warga negara Indonesia.

Masalah tersebut memang tidak sepenuhnya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan semua warga, namun dalam hal paling menentukan arah pendidikan adalah pemerintah sebagai pengambil kebijakan.

Di momentum ujian nasional dan tahun ajaran baru yang sebentar lagi tiba, pemerintah perlu memerhatikan masyarakat yang kurang mampu dan pintar. Juga memerhatikan nasib orang yang tidak mampu dalam hal nilai akademik. Penilaian penulis, sampai sejauh ini perhatian pemerintah lebih kepada nasib orang yang prestasinya bagus dan tidak mampu, sedangkan orang yang tidak mampu akademik mungkin juga memiliki cita-cita tidak kalah besar.

Sering terlihat di media massa, pemerintah mengumumkan bantuan pendidikan bagi yang tidak mampu dan berprestasi, bahkan mengeluarkan kebijakan pada intinya perguruan tinggi seperti ITB dan UI menampung minimal 20 persen mahasiswanya dari kalangan tidak mampu.

Dengan adanya kebijakan tersebut, muncul masalah baru, yakni orang yang tidak mampu dan kebetulan pas-pasan, siapa yang menjamin masa depan pendidikannya?

Melalui tulisan ini, penulis ingin mengajak semua warga Indonesia khususnya pemerintah ikut memikirkan nasib mereka, agar dapat meniti masa depannya untuk lebih baik dan tidak menjadi bagian warga Indonesia kelas dua. Pemerintah seharusnya membuat kebijakan menyelamatkan nasib orang yang bodoh tersebut agar melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, misalnya membuat kebijakan serupa bahwa perguruan tinggi ternama harus mempunyai kelas khusus untuk menampung orang-orang bodoh.

Kebijakan lain bisa diambil, misalnya pemerintah membangun perguruan tinggi dengan sarana lengkap dan manajemen tersendiri, khusus untuk menampung orang-orang yang mempunyai nilai jauh di bawah standar. Dengan demikian paling tidak orang-orang yang mempunyai nilai di bawah standar, yang tidak laku di perguruan tinggi bergengsi punya hak yang sama dengan yang lain. Di sisi lain, lembaga pendidikan yang menampung orang dengan kemampuan pas-pasan tersebut, mempunyai tantangan mengubah hidup menjadi lebih baik.

Kalau mau jujur, bukankah orang-orang berkemampuan pas-pasan juga punya potensi pintar, jika diberi kesempatan yang sama. Pada dasarnya manusia mempunyai fitrah yang sama. Nabi bersabda, manusia dilahirkan atas dasar fitrah, maka kedua orangtuanya yang akan menjadikan sebagai Yahudi, Nasrani ataupun Majusi.

Berdasarkan hadis tersebut bisa ditafsirkan, pada dasarnya manusia sama, tinggal lingkungan yang membuat mereka berbeda. Begitu juga urusan kepintaran, selayaknya pemerintah memberikan hak yang sama kepada setiap warga negara. Terlebih terkait hak pendidikan, menjadi hal sangat penting dalam menentukan nasib bangsa, karena dengan meningkatkan kualitas pendidikan pada gilirannya meningkatkan sumber daya manusia.

This post have 0 komentar


EmoticonEmoticon

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement