18 April 2020

author photo
Oleh Mukhtar: Pengangguran Berijazah 

Presiden Jokowidodo telah mengumumkan akan memindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur, tepatnya di daerah Penajam Paser Utara dan sebagian daerah Kutai Karta Negara. Pemindahan Ibu Kota ini mendesak katanya dilandasi oleh alasan kepadatan penduduk, kepadatan lalu lintas, pemerataan pembangunan ekonomi dan sebagainya.

Keputusan politik ini tentu mempunyai konsekuensi hukum sekaligus politik dan akan berdampak besar bagi masyarakat Kalimantan Timur, baik itu dampak sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Tidak hanya dampak positif yang dielu-elukan pemerintah maupun masyarakat Kalimantan Timur, melainkan juga dampak negatif yang tentunya harus menjadi perhatian dan diantisipasi sedini mungkin, khususnya oleh pemerintah dan masyarakat yang berada dalam teritori Kalimantan Timur.

Dari segi geografis, berdasarkan statistik, Kaltim memiliki luas 129.066,64 km atau 12,18% dari seluruh luas Indonesia. Wilayah ini jauh lebih luas dibanding Jakarta yang hanya 0,04% dari luas Indonesia atau 664,01 km (BPS, Statistik Indonesia Tahun 2018). Selain itu, berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dirilis BPS, IPM Kaltim menduduki peringkat ketiga setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Pada 2018, IPM DKI Jakarta 80,47 sedangkan IPM Kaltim 75,83. Ini menunjukkan SDM Kaltim sudah unggul dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

IPM yang menggambarkan kualitas SDM di suatu wilayah meliputi tiga aspek penilaian. Yaitu indeks kesehatan yang diwakili umur harapan hidup , indeks pendidikan dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta indeks ekonomi yang diwakili pengeluaran per kapita.

Baca juga: Prokutim Hadir untuk Menumbuhkan dan Menggairahkan Ekonomi Kerakyatan Sangatta

Umur Harapan Hidup (UHH) 2018 di DKI Jakarta pada level 72,67 tahun sedangkan di Kaltim 73,96 tahun. Ini menunjukkan pencapaian pembangunan bidang kesehatan dasar di Kaltim sudah sangat bagus. Penduduk di Kaltim sudah memiliki umur harapan hidup pada level lebih tinggi dibanding penduduk DKI Jakarta. Ini menunjukkan kualitas lingkungan lebih bagus, tingkat polusi lebih rendah dan pola hidup masyarakat lebih bagus.

Namun sayangnya, menurut data BPS Kaltim angka penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur pada September 2018 sebanyak 222,39 ribu naik menjadi 6,06% dari Maret 2018 sebanyak 218,90 ribu hanya 6,03%.

Berdasarkan data tersebut, ini menjadi peluang dengan Kaltim sebagai Ibu Kota Negara untuk bangkit dan keluar dari kemiskinan. Dengan berpindahnya ibu kota, menurut para pengamat ini akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, namun apakah demikian?

Pemindahan ibu kota akan berdampak pada peningkatan ekonomi untuk masyarakat Kaltim memang sangat mungkin, tapi untuk siapa, apakah para “penguasa/konglomerat” atau masyarakat miskin yang identik tinggal di pedesaan?

Menurut penulis, dari aspek ekonomi memang akan berdampak positif diantaranya pada para petani karena kebutuhan akan pangan pasti meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, namun dengan catatan diimbangi dengan pembinaan/pendampingan petani yang intens untuk meningkatkan produksi dan cara bertani yang meningkat. Selain itu, para pelaku ekonomi, misalnya penjual sembako, alat listrik, banagunan, makanan dan sebagainya juga akan terkena dampak penjualan yang meningkat. Selain dampak ekonomi yang langsung dirasakan oleh petani dan pelaku ekonomi, dengan Kaltim sebagai Ibu Kota juga akan tercipta lapangan kerja yang luas dengan pembangunan skala besar dan para investor akan memindahkan investasinya ke Ibu Kota baru. Aspek keuntungan lain yakni sektor pariwisata dan mobilitas masyarakat Kaltim akan menjadi mudah karena infrastruktur jalan, fasilitas air dan listrik meningkat lebih baik. Namun, lebih jauh, menurut penulis, dampak ekonomi akan lebih dirasakan oleh para pelaku usaha skala besar maupun pejabat-pejabat yang mengetahui “skema dan peta” pemindahan Ibu Kota.

Dibalik dampak positif, menurut penulis, dampak negative juga menghantui masyarakat Kaltim, diantaranya sumber daya manusia masyarakat Kaltim yang masih tertinggal dengan pulau jawa, sehingga ketika ada peluang pekerjaan yang membutuhkan skills khusus dan di Kaltim belum ada, maka akan menjadi peluang orang lain. Selain itu, kita bisa lihat ketika ada lowongan pekerjaan baik di pemerintahan maupun perusahaan, yang diprioritaskan adalah latar belakang pendidikan dari kampus yang bonafit dan terakreditasi A, yang kesemuanya itu berada di luar Kaltim.

Dampak lain dari pemindahan Ibu kota adalah masyarakat adat akan sangat mungkin terpinggirkan karena tingkat pendidikan yang rendah maupun gaya hidup yang belum tentu bisa berdampingan dengan gaya hidup metropolitan seperti Jakarta, maka akhirnya akan tetap menjadi masyarakat miskin. Misalnya kita lihat sekarang kondisi di Kaltim, masyarakat yang hidup di pinggiran tambang kebanyakan juga kondisinya masih miskin, tidak terkena dampak positif dari keberadaan tambang itu sendiri.

Dari aspek lingkungan, menurut penulis ini akan berdampak pada memburuknya kualitas lingkungan karena akan banyak hutan-hutan yang berubah menjadi pemukiman, selain itu, tingkat polusi udara akan meningkat karena mobilitas kendaraan akan makin meningkat.

Dari aspek sosial budaya dan kemasyarakatan, ini juga akan berdampak pada budaya, adat istiadat dan karakter masyarakat kaltim akan berubah karena dipengaruhi pola hidup perkotaan yang glamour dsb. Selain itu, pola kehidupan masyarakat kaltim dan pendatang karena seiring banyaknya pendatang, maka pola hidup akan berubah, bahkan sangat mungkin terjadi “gesekan” pola hidup antara pedesaan dan perkotaan. Misalnya menurut Alhakim, masyarakat kota cenderung berubah pesat karena adanya perkembangan teknologi, sarana pendidikan yang memadai, mobilitas kerja yang tinggi, akan tetapi memungkinkan taraf individualisasi yang tinggi, mobilitas sosial yang kompleks (Al hakim, 2015). Senada dengan itu, Soekanto mengemukakan, kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan agama di desa, interaksi lebih disebabkan faktor kepentingan daripada faktor pribadi ( Soekanto 2010). Menurut Daldjoeni, makin padat penduduk kota, makin meningkat pula titik- titik pertemuan manusia dan kesaling-tergantungannya, bertambahnya titik-titik sumber salah paham dan cekcok. Bersama itu terjadi pula pengurangan kebebasan individu; persaingan antar manusia makin tajam dan pembagian kerja makin jelas. Akhirnya muncul penduduk massal dan ini mendorong terciptanya organisasi kolektif dan terjaminnya kebutuhan hidup serta pembelaaan kepentingan, ikatan sosial berdasarkan tradisi me

1 komentar:

avatar
Moch Faizin delete 18 April 2020 06.01

Kita harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kompetensi, agar mampu bersaing dengan sumber daya dari luar yang akan datang mengadu nasib, jika tidak maka kita akan ditinggal oleh peluang yang ada.

Reply


EmoticonEmoticon

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement